Kolom

Membangun Peradaban dengan “Triple Bottom Line Concept“ (Bagian Kedua)

Rabu, 04 Juli 2012 14:22
zulkifli .jpg

Alumni PII - Sistem ekonomi kapitalis berasumsi bahwa surplus ekonomi memungkinkan untuk pemeliharaan dan konservasi lingkungan. Pada kenyataannya, tidaklah demikian adanya. Hal itu terjadi karena pembangunan tidak merujuk pada perubahan kualitatif secara fisik dari sistem non-ekonomis dalam keseimbangan dinamis dengan lingkungan.

Berawal dari kedua kesadaran tersebut, maka kemudian lahir paradigma pembangunan baru yang berorientasi pada pembangunan sosial (social development), yakni pada perubahan distribusi kualitatif dalam struktur masyarakat melalui penghapusan diskriminasi dan eksploitasi serta penciptaan jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi dengan asumsi terjadinya keseimbangan di dalam 3P (People, Planet dan Profit).

Makna pembangunan menjadi lebih komprehensif dan adil terhadap subyek maupun obyek pembangunan, berpihak pada peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus kelestarian lingkungan secara transgenerasi. Berdasarkan filosofi paradigma pembangunan terakhir ini, kemudian muncul konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), atau terkenal dengan isitilah “Triple Bottom Line Concept” (Community, Economic dan Ecology).

Teori ini sebenarnya bersumber dari laporan yang disampaikan Gro Harlem Brundtland dari Norwegia, Ketua World Commission on Environment and Development (WCED). Dalam laporannya Our Common Future (Brundtland Report) pada April 1987, menginformasikan “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep atau model pembangunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemungkinan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.)

Pada awalnya komisi tersebut lahir sebenarnya bertugas untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di dunia. Karena kompleksitas kepentingan yang mengatur dunia, isunya menjadi lebih besar untuk masalah lingkungan dengan slogan “SAVE OUR PLANET” . Kesadaran awal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pendirian Centre of Our Common Future di Genewa, Swiss pada 1988. Disusul dengan penyelenggaraan United Nation Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Hadir dalam acara tersebut para pembuat kebijakan, diplomat, ilmuwan, kalangan media massa, dan perwakilan ornop dari 179 negara. Pada konferensi tersebut dihasilkan “Agenda 21 Global” (tingkat internasional) yang kemudian di-breakdown oleh masing-masing negara menjadi “Agenda 21 National” (tingkat nasional) dan “Agenda 21 Sectoral” (tingkat provinsi).

Selanjutnya pada tahun 2002, konferensi serupa digelar dengan nama World Summit of Sustainable Development (Johannesburg Summit 2002) pada 26 Agustus - 4 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Acara tersebut dihadiri delegasi lebih dari 189 negara. Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) kemudian mengeluarkan sebuah draf dengan judul “Integrated and Coordinated Implementation of and Follow-up to The Outcomes of The Major United Nations Conferences and Summits in The Economic, Social, and Related Fields” pada 2005 World Summit Outcome. Publikasi tersebut berisi pedoman tindak lanjut dari Millennium Summit (General Assembly, 2005).

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia juga merupakan pembangunan lingkungan. Bahkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia juga diwarnai isu lingkungan. Hal ini masih ditambah dengan program Millennium Development Goals (MDGs), isu gender, kesehatan, pendidikan, konservasi, biodiversifikasi sampai dengan CSR (Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan). Lalu ke mana isu kemiskinan? Ketidak-merataan dan pengangguran menghilang, lenyap ditelan isu lingkungan dan asumsi sisakan kekayaan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang.

Apakah lahirnya konsep “Triple Bottom Line” merupakan bentuk gaya baru sistem kapitalis, ataukah tools yang menjadi instrumen keberlangsungan neoliberalis? Pertanyaan ini layak dikedepankan sebab sifat dan kejadian yang berkembang selama ini mempunyai hubungan yang sama dengan konsep imperialisme, seperti:

-     Latahnya arus reformasi, mula-mula daerah meminta desentralisasi akhirnya mengarah ke disintegrasi,  negara sepertinya kembali dipecah-pecah seperti masa kolonialisme dengan politik “devide et impera”;

-     Monopoli pasar dan adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, dispensasi dan perlakuan istimewa bagi perusahaan yang terbentuk dari hasil kolaborasi tersebut, sehingga kompetisi menjadi tidak sehat;

-     Kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan eksploitasi, yang belakangan sering kita rasakan dampaknya dalam bentuk banjir, tanah longsor, kekeringan dan kerugian lainnya. Apa arti pembangunan bila sumberdaya alam yang kita miliki semakin rusak akibat eksploitasi asing atas sumberdaya alam?

-     Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Ekspor–Impor, akhirnya lebih menguntungkan kapitalis asing dan pihak-pihak tertentu;

-     Penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet oleh asing, atau exploitation mineral research oleh asing dengan alasan Indonesia tidak mempunyai teknologinya.

-     Aliansi antara pemilik tanah, petani sedang dan kaya, kapitalis dagang, birokrat dan penguasa, dengan kapitalis asing dalam penjualan perusahaan telekomunikasi, percetakan uang, perusahaan tambang dan industri pengolahan logam.

-     Rasa ketidakadilan memicu ketegangan dan kekerasan dalam kehidupan sosial kita. Masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, kriminalitas, pengangguran, sangat mudah dijumpai di desa maupun di kota.

Berkembang pula akhir-akhir ini teknologi yang dikembangkan untuk mengamankan lingkungan melalui isu lingkungan, green economy, efek rumah kaca dan sebagainya. Era globalisasi tidak terlepas sebagai bagian dari proses transformasi sistem kapitalis, karena di dalam ilmu ekonomi bersifat “pareto”, sehingga dibutuhan wilayah baru untuk memperluas pasar dan menambah income profit. Sebab itu sistem dan tatanan politik, sosial budaya serta kebijakan ekonomi dipersiapkan dalam rangka mendukung kepentingan tersebut. Mengantisipasi tantangan global tersebut rakyat Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi gempuran pemain asing yang punya senjata multi strategi, lengkap dengan amunisi keunggulan teknologi dan kekuatan modal yang dimiliki.   (Bersambung)

 

Oleh, Zulkifli Ketua Bidang ESDM Perhimpunan KBPII Mahasiswa Program studi Doctoral Sustainable Development Universitas Trisakti – Sriwijaya University

TANGGAPAN

Belum ada tanggapan sampai saat ini.

Silahkan melakukan login terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan tanggapan. Jika belum menjadi anggota, silahkan untuk mendaftarkan diri Anda terlebih dahulu. GRATIS!